SOLID GOLD BERJANGKA – Rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan KPU hari ini sudah menemukan sejumlah kesepakatan. Namun masih ada sejumlah hal yang perlu dibahas kembali usai reses DPR nanti, salah satunya soal jadwal pelaksanaan.

Menurut Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman, salah satu yang sudah disepakati adalah mengenai tahapan pelaksanaan Pilkada. Seperti pembentukan Panitia Pemungutan Suara. Kemudian juga soal pendaftaran calon perseorangan.

“Ada penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut dalam tahapan dan penyelenggaraan. Serta soal-soal yang menyangkut norma dan hukum tertulis termasuk penjadwalan,” ungkap Rambe usai rapat di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2016).

KPU juga mempresentasikan sejumlah hal yang akan diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) meski sebelumnya DPR sempat protes karena KPU telah menerbitkan 3 PKPU tanpa konsultasi dengan Komisi II. Salah satu yang disepakati adalah mengenai aturan partai peserta Pilkada.

“Ketegasan di PKPU jika ada partai lagi yang bersengketa, semua berpendapat peganglah SK Menkumham. Selama itu belum berubah, kalau itu masih bersengketa, putusan terakhir sampai masa akhir pendaftaran itu,” jelasnya.

“Kita ramu sedemikian rupa agar PKPU terumuskan secara baik dan bisa kita laksanakan. Jangan PKPU kurang detail atau bertentangan dengan UU, jadi tidak ada norma baru. Di UU tadi kalau misalnya wagub mau calon bupati di daerah sendiri, tidak perlu berhenti,” tambah Rambe.

Mengenai aturan wajib cuti bagi petahana yang digugat kandidat cagub incumbent DKI Basuki T Purnama (Ahok) itu akan dirumuskan oleh KPU. Dalam UU Pilkada, petahana diwajibkan cuti hampir selama 4 bulan.

“Tentang cuti akan diatur di dalam kampanye. Jadi memang di sini harus tegas kalau cuti ini pertimbangan kita kalau (anggota) DPR harus berhentui maka petahana harus berhenti. Maka yang cuti tidak on off saat kampanye,” sebut Rambe.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut sempat dibahas mengenai kemungkinan mundurnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017. Acuan hingga saat ini, KPU mengatur pencoblosan dilakukan pada 15 Februari.

Ada perdebatan antara KPU dan DPR. Masing-masing punya pertimbangan dan perhitungan sendiri.

“Di UU dibatasi sesuai hari kerja, bukan kalender. Kalau kalender libur dihitung, UU dihitung hari kerja. Termasuk soal penjadwalan harus diperkuat. Kenapa 15? Kenapa rabu? Itu kan hari di pertengahan minggu,” terang politisi Golkar itu.

“Pelaksanakan secara serentak di hari libur atau hari yang diliburkan, ambil Sabtu, Minggu atau Senin tidak masalah. Diserahkan ke KPU mana yang terbaik. Kalau kata KPU sudah sosialisasi kan itu masih tahun depan,” sambung Rambe.

Sementara itu menurut Ketua KPU Juri Ardiantoro, pihaknya akan mempertimbangkan usulan dari DPR. Termasuk kemungkinan mundurnya Pilkada serentak agar pelaksanaan dilakukan di hari libur dengan mempertimbangkan kesibukan pemilih.

“Soal kemungkinan pengunduran hari H oleh komisi II, tentu kami akan mempelajari. Tanggal 15 Februari sudah ditetapkan KPU sebagai pedoman. Dan sudah disosialisasikan sebagai waktu pemungutan suara, sudah dengan pertimbangan matang berbagai aspek pemenuhan terhadap tahapan-tahapan sebelum hari H,” papar Juri.

“Angka 15 untuk menghindari keadaan takut mirip dengan nomor urut calon. Itu menjadi pertimbangan rasional,” tambah dia.

Soal wajib cuti petahana menurut Juri akan diatur dalam PKPU Kampanye karena cuti berlaku saat sampanye. Namun aturan tersebut bisa juga masuk dalam PKPU pencalonan.

“Itu salah satu pertimbangan, sebenarnya bukan di pencalonan tapi jadi pertimbangan serius. Kita akan melihat mana yang lebih pas. PNS dilarang melakukan dukungan pada calon perseorangan,” tandas Juri.

Konsultasi akan kembali dilakukan antara Komisi II dan DPR pada 18 Agustus 2016. Di saat itu, DPR sudah kembali memulai masa sidang.