Program Sejuta Rumah Terkendala Akad KPR dan Pasokan Listrik

SOLID GOLD BERJANGKA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan pembangunan sejuta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sayangnya, masih banyak kendala dihadapi oleh pengembang, seperti kurangnya dukungan dari perbankan pelaksana KPR dan sulitnya pasokan aliran listrik.

“Program sejuta rumah murah dari Pak Presiden Jokowi itu sangat bagus sekali. Artinya, dengan program tersebut, kita punya semangat yang tinggi kembali,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo di sela menghadiri acara Preparatory Committee (PrepCom) 3 for Habitat III di Surabaya, Senin (25/7/2016) malam.

Sayangnya, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengembang pembangunan rumah murah untuk MBR seperti kurangnya dukungan dari perbankan pelaksana KPR.

“Kendalanya saat ini seperti lambatnya perbankan dalam melaksanakan akad KPR. Jadi banyak rumah yang sudah jadi, sudah ada konsumennya, tapi dalam akad KPR-nya masih sangat lambat,” tuturnya.

“Kita berharap persoalan ini segera dievaluasi oleh perbankan pelaksana supaya lebih cepat lagi (merealisasikan KPR). Juga perlu dievaluasi oleh kementerian,” jelasnya.

Selain itu, juga kurang dukungan pasokan listrik dari PLN, sehingga perbankan juga enggan menyetujui KPR.

“Perbankan tidak mau menerima KPR, karena belum tersedianya aliran listrik. Harusnya ada sinergi dari berbagai pihak untuk mendukung program sejuta rumah,” jelasnya.

Terkait masalah perizinan, Eddy menilai dengan dikeluarkannya paket ekonomi yang ke-12 dari Presiden Jokowi, diharapkan sudah tidak menjadi kendala.

“Tapi kita menunggu peraturan teknisnya, agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Sedangkan pengadaan lahan, kata Eddy, masih bisa dimaklumi. Ia mengakui, untuk mencari lahan untuk rumah murah di tengah kota memang sulit, sehingga dipilihlah lokasi di kawasan pinggiran.

“Kalau mau ambil rumah murah di dalam kota itu nggak mungkin, karena tidak sesuai dengan harga lahannya,” terangnya.

“Meskipun di daerah pinggiran tidak apa-apa, yang penting pemerintah daerah setempat menyiapkan fasilitas jalannya, infrastruktur, maupun angkutan umumnya,” jelasnya.

Realisasi penjualan rumah untuk MBR yang dibangun pengembang dari Apersi pada tahun lalu mencapai 80.000 unit.

Sedangkan hingga triwulan II tahun ini sudah mencapai 40.000-50.000 unit rumah murah yang sudah terjual.

“Tahun ini kita harapkan bisa terjual 100.000 unit atau minimal 80.000 unit,” katanya.

“Kita optimistis bisa mencapai 100.000 unit. Apalagi dengan kebijakan tax amnesty, dana repatriasi bisa diinvestasikan di properti atau mengembangkan perumahan, karena inilah saatnya membeli. Dan saya yakin dalam 6 bulan ke depan, properti ini akan bangkit dan booming kembali,