Foto: dikhy sasra

PT Solid Berjangka Makassar – Pemerintah resmi mengumumkan pemenang tender proyek pengembangan Bandara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada konsorsium CAS. Proyek ini diusung dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Konsorsium ini terdiri dari PT Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd (CAI), dan Changi Airports MENA Pte Ltd.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan konsorsium CAS akan mengelola Bandara Labuan Bajo selama 25 tahun dengan total investasi sebesar Rp 1,23 triliun dan biaya operasional sebesar RP 5,7 triliun.

“Pengoperasikan konsesi 25 tahun, selama 25 tahun aset itu dikembalikan ke pemerintah,” kata Budi Karya di Aula Mezanine, Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Budi Karya menyebut pihak konsorsium akan berinvestasi untuk pengembangan Bandara Labuan Bajo sebesar Rp 1,23 triliun dan biaya operasional selama 25 tahun sebesar Rp 5,7 triliun.

Dengan investasi tersebut, dikatakan Budi Karya ruang lingkup yang dikerjasamakan dari Proyek KPBU Bandar Udara Komodo adalah merancang, membangun dan membiayai pembangunan seperti membangun fasilitas sisi udara yang meliputi perpanjangan dan pengerasan landasan pacu, penambahan apron, stopway dan RESA.

“Tugas investor tentu merancang, membangun, membiayai, lalu mengoperasikan juga melakukan maintenance. Investasi Rp 1,23 triliun, di mana ini akan dilakukan operasional sebanyak Rp 5,7 triliun selama 25 tahun dan ada jaminan Rp 5 miliar dari investor,” tambah dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyek pengembangan Bandara Labuan Bajo menjadi yang pertama kali menggunakan skema KPBU atau tanpa menggunakan uang APBN sepeser pun. Pasalnya, skema KPBU juga bisa menjadi alternatif mempercepat proses pembangunan infrastruktur di tanah air.

“Skema KPBU ini merupakan bentuk alternatif pendanaan penyediaan infrastruktur yang tidak pakai APBN dan meningkatkan belanja modal di infrastruktur, dan mempercepat pembangunan infrastruktur,” kata Sri Mulyani.

Untuk mendukung kelancaran proyek ini, Kementerian Keuangan memberikan dukungannya kepada Kementerian Perhubungan, selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), melalui salah satu Special Mission Vehicle yaitu PT PII.

Di bulan November 2019, PT PII telah menerbitkan pernyataan kesediaan penjaminan/In Principle Approval (IPA) kepada proyek Bandar Udara Komodo. Saat ini, lelang proyek tersebut telah dimenangkan oleh konsorsium PT Cardig Aero Services Tbk, Changi Airport International PTE LTD, dan Changi Airports Mena PTE LTD. Total investasi untuk proyek bandara ini mencapai Rp 1,23 triliun dengan masa konsesi 25 tahun.

“Kehadiran PT PII sebagai penyedia penjaminan dalam struktur proyek Bandara Komodo ini, merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah, yang bisa meningkatkan confidence, dengan menggunakan Special Mission Vehicle-nya Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Selain mengembangkan bandara, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut konsorsium CAS juga membangun fasilitas sisi darat yang meliputi perluasan terminal penumpang domestik, pembangunan terminal penumpang internasional, kantor dan gedung, serta fasilitas pendukung lainnya.

Pengembangan Bandara Labuan Bajo dilakukan dalam rangka menyukseskan dan menunjang Kawasan Labuan Bajo di NTT sebagai salah satu kawasan destinasi pariwisata superprioritas. Salah satu tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan jumlah penumpang sampai dengan 4 juta penumpang dan kargo sebesar 3.500 ton pada tahun 2044, serta untuk memperluas konektivitas nasional dan internasional.

“Pemenang proyek ini juga harus memelihara seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandar Udara Komodo selama masa kerjasama, dan menyerahkan seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandar Udara Komodo kepada PJPK pada saat masa kerjasama berakhir,” ungkap dia.