PT SOLID BERJANGKA MAKASSAR – Suara gemuruh menjelang subuh pada Senin, 5 Februari 2018, membuat Marni, yang sedang memasak di dapur, panik luar biasa. Suara itu berasal dari banjir Sungai Cikamasan, yang melintas di belakang rumahnya. Ibu tiga anak ini bergegas membangunkan suaminya yang sedang tidur di ruang tengah.

Suaminya, yang baru saja terbangun, langsung kaget. Ruang belakang rumahnya yang dijadikan dapur dan kamar mandi lenyap seketika terseret arus Sungai Cikamasan, yang merupakan salah satu hulu Sungai Ciliwung.

Rumah Marni, yang terletak di Kampung Pensiunan, Desa Tugu Utara, Puncak, Kabupaten Bogor, memang berada di bibir sungai. Bahkan fondasi bagian dapur rumahnya memakan jalur sungai. Akibatnya, air bah yang mengalir di sungai yang titik nolnya berada di Talaga Warna, Puncak, itu menyapu bagian dapur rumahnya.

“Yang di bawah saya (rumah Marni) lebih parah. Sampai kebawa dapurnya,” begitu kesaksian Kusmana, tetangga sebelah Marni. Rumah Kusmana sendiri kebanjiran saat peristiwa mengerikan itu terjadi.

Sementara itu, Agus Komarudin, Ketua RT 01 RW 10, Kampung Pensiunan, Desa Tugu Utara, saat ditemui terpisah, mengatakan setidaknya ada tujuh rumah warganya yang tersapu luapan air Sungai Cikamasan. “Yang terkena hanya rumah-rumah yang dekat kali. Karena aliran sungai tersendat bangunan dan sampah,” kata Agus.

Menurut Agus, warga di Kampung Pensiunan sebagian merupakan pensiunan karyawan kebun teh PT Gunung Mas dan sebagian lainnya masyarakat biasa dengan beragam profesi. Di Kampung Pensiunan tinggal sekitar 500 keluarga, yang terbagi dalam tiga RT di satu RW.

Kampung ini berdiri sejak 1980-an. Saat itu sejumlah karyawan yang pensiun di PT Gunung Mas, yang bergerak di usaha perkebunan teh, meminta kebijakan agar diperkenankan menempati lahan hak guna usaha milik perkebunan untuk dijadikan hunian.

Para pekerja kebun teh tersebut sebelumnya menghuni mes perusahaan di wilayah Blok C, yang masuk wilayah Tugu Selatan. Namun, karena banyak pekerja muda yang kemudian mengisi mes, para pensiunan itu mengalah dan membangun rumah sendiri di atas lahan yang dikelola perkebunan. Perusahaan kemudian memberi izin dengan syarat, ukuran rumah tidak lebih dari 5×11 meter dan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain.

Awalnya, di kampung itu hanya berdiri 12 rumah. Namun lambat laun jumlahnya membengkak menjadi ratusan rumah. Parahnya lagi, ukuran rumah semakin luas, tak lagi 5×11 meter, bahkan ada yang memakan daerah aliran sungai.

Sejatinya, kata Agus, lahan perumahan warga di Kampung Pensiunan yang ada di bibir sungai mengambil jarak sekitar 5 meter dari bibir sungai. Tapi, nyatanya, banyak rumah warga yang fondasinya berada di bibir sungai.

Padatnya permukiman warga di sepanjang hulu Sungai Ciliwung tersebut kemudian menimbulkan masalah baru, seperti penyempitan daerah aliran sungai dan sampah. Sebab, banyak warga yang membuang sampah ke sungai lantaran dapur serta kakus mereka menjorok ke sungai. Mereka menyebut membuang sampah ke sungai karena tidak ada tempat pembuangan sampah. “Mobil pengangkut sampah datang ke sini sebulan hanya tiga kali. Jadi kami kesulitan membuang sampah,” kata Sukarya, warga yang pertama kali membangun rumah di Kampung Pensiunan.

Rumah-rumah yang berimpitan juga menjadi pemandangan di Blok C. Di situ juga mengalir sebuah sungai yang merupakan bagian dari hulu Sungai Ciliwung. Sungai itu berujung di sebuah air terjun yang berjarak empat jam perjalanan ke hutan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango.

Kondisi hulu Sungai Ciliwung membuat problem sungai yang bermuara di Jakarta, terutama masalah banjir, selalu menghantui. Forest Watch Indonesia (FWI), sebuah organisasi yang peduli terhadap Sungai Ciliwung, menyebut problem mendasar Sungai Ciliwung adalah soal daerah aliran sungai. Masalah pelanggaran DAS itu terjadi mulai hulu, tengah, hingga muara Ciliwung.

“Hulu Sungai Ciliwung ini sudah tidak mampu lagi menanggung beban yang sangat besar,” ujar Anggi P Prayoga, Manajer Kampanye dan Advokasi FWI

Anggi juga menampik anggapan bahwa masalah banjir di hulu hingga muara Ciliwung adalah akibat curah hujan yang tinggi. Sebab, berdasarkan riset yang dilakukan dengan Institut Pertanian Bogor, curah hujan di kawasan Puncak sejak 1990 hingga sekarang tidak berbeda signifikan.

FWI kemudian berkesimpulan persoalan DAS dan alih fungsi lahanlah yang jadi biang masalah kondisi aliran Sungai Ciliwung menjadi abnormal. “Alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, kemudian terbangunlah permukiman, vila-vila, hotel, itu yang sebetulnya menyebabkan kenapa DAS Ciliwung jadi sangat kritis,” ujarnya.

Anggi kemudian merujuk Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Hulu Ciliwung, yang melintasi empat kecamatan di Puncak: Ciawi, Megamendung, Sukaraja, dan Cisarua. Saat ini hutan di kawasan Puncak hanya tersisa di Cisarua dan Megamendung. Sedangkan di Ciawi dan Sukaraja sudah beralih menjadi kawasan permukiman dan vila.

Alih fungsi lahan tersebut terjadi seiring dengan niat pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintahan daerah yang tak sinkron. Pemerintah pusat melalui Perpres No 54 Tahun 2008 membagi kawasan Ciliwung, baik di hulu, tengah, maupun hilir dalam beberapa zonasi peruntukan.

“Dalam perpres tersebut, di hulu merupakan zonasi hutan konservasi, sementara di tengah, yakni di Cibinong, Ciawi, dan Cimanggis, merupakan zona budi daya dan zona penyangga,” ujar Anggi.

Namun perpres ini tidak dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup, yang ternyata masih mengacu pada Surat Keputusan Menteri Nomor 195/Kpts-11/2003, yang menunjuk kawasan hutan di Cisarua, Megamendung, dan Curug Cilember sebagai hutan produksi, bukan hutan lindung atau konservasi.

Yang lebih parah, Pemerintah Kabupaten Bogor punya kebijakan berbeda. Mereka menginginkan kawasan Puncak menjadi kawasan wisata dengan dalih meraup pendapatan asli daerah dari kawasan tersebut. Yang terjadi saat ini, hutan produksi di kawasan hulu Ciliwung sebanyak 48 persen atau 900 hektare beralih fungsi menjadi lahan pertanian, permukiman warga, vila, hotel, dan lain-lain.

Mirisnya lagi, kawasan Telaga Warna, yang menjadi salah satu mata air hulu Ciliwung, yang masuk dalam kawasan konservasi, perlahan mulai dirusak atau dialihfungsikan. Di kawasan sekitar Telaga Warna, menurut Anggi, bakal berdiri resor, vila, dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya.

Kawasan hutan industri yang saat ini beralih fungsi menjadi vila dan resor sebagian besar yang dikelola Perhutani. Bahkan seorang pejabat Perhutani yang sempat ditemui aktivis FWI mengaku terkejut bahwa lahan yang dikelolanya sebanyak 48 persen sudah menjadi vila dan resor. Kawasan yang dikelola Perhutani yang kini menjadi vila dan resor terdapat di wilayah Cilember, Tugu Utara, hingga Kecamatan Cisarua.

Kepala Desa Tugu Selatan Arif Lukman mengatakan vila-vila berdiri di tiga lahan, yaitu lahan PT Ciliwung, Perkebunan Cibulan, dan Gunung Mas. Dia sendiri mengakui alih fungsi lahan ke hunian mewah tersebut cukup rumit dan membingungkan. “Ditanyakan saja ke tingkat nasional harusnya, ke pusat,” kata Arif – PT SOLID BERJANGKA