Direstui Jokowi, Kepala BKPM Siap Marahi Menteri-menteri!

PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutkan telah memberikan restu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong untuk memarahi para menteri Kabinet Kerja.

Hal tersebut dikemukakan Thomas Lembong usai rapat terbatas dengan topik pembahasan Perbaikan Ekosistem Investasi di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

“Tadi pak Presiden ada beberapa hal. Pertama beliau mengeluh. Beliau bilang, ini harusnya Kepala BKPM marahin menteri-menteri. Kan FDI tak masuk gara-gara aturan-aturan, syarat yang berlebihan,” kata Thomas menirukan ucapan Jokowi.

“Saya sudah dikasih izin pak Presiden untuk marah-marah. Jadi saya kira dalam beberapa minggu ini saya angkat suara mengenai hal yang sangat konyol, aturan, syarat yang memberatkan kita semua,” jelasnya.

Jokowi, kata Thomas, juga sempat bertanya perihal kementerian dan lembaga mana saja yang masih memiliki izin yang ‘belibet’. Menurutnya, semua penyelenggara negara saat ini masih memiliki peraturan yang perlu untuk kembali disederhanakan

“Saya sampaikan sekali lagi dengan penuh hormat, semua kementerian lembaga penuh dengan syarat-syarat, izin yang kewajiban-kewajiban yang sebetulnya tidak perlu,” katanya.

Thomas memandang, pemangkasan izin secara besar-besaran saat ini merupakan momentum tepat, terlebih dilakukan di akhir pemerintahan periode pertama. Menurutnya, hal ini bisa menjadi indikator positif di mata investor.

“Kalau kita bisa memulai periode kedua dengan momentum kuat, reformasi perizinan, reformasi kebijakan ekonomi yang kemudian bisa membuka pintu investasi. […] Inilah momentum positif yang kita harapkan di saat kita meluncurkan periode kedua,” tegasnya.

Sebagai informasi, ada lima keluhan utama yang kerap kali disampaikan oleh investor yang ingin menanamkan modalnya di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut, bahkan sudah diketahui oleh Presiden Jokowi.

Kelima keluhan tersebut antara lain masalah regulasi yang berlibet, masalah perpajakan, masalah lahan, persoalan ketenagakerjaan, dan dominasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (dru)