SOLID GOLD BERJANGKA – Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015 disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Pemerintah. RUU nantinya akan dibawa ke sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat.

“Dengan demikian kita sepakati pembahasan RUU pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015,” ungkap Ketua Banggar Kahar Muzakir menutup rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Diketahui, realisasi penerimaan negara pada 2015 sebesar Rp 1.508 triliun atau 85,6% dari target APBN Perubahan 2015, di mana mayoritas bersumber dari perpajakan sebesar Rp 1.240,4 triliun atau 83,3% dari target.

Kemudian belanja pemerintah pusat Rp 1.183,3 triliun dan transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 623,1 triliun. Defisit anggaran tercatat mencapai Rp 298,5 triliun.

Keseluruhan fraksi memberikan catatan untuk pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam pelaksanaan APBN di tahun berikutnya. Di antaranya adalah dari Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Vivi Sumantri.

“Pajak yang selalu tidak mencapai target. Maka fraksi Demokrat meminta pemerintah memperbaiki hal ini agar tidak terulang serta memperluas basis pajak, memberikan insentif fiskal kepada perusahaan padat karya dan berorientasi ekspor,” jelasnya.

“Fraksi Demokrat juga menilai pemerintah perlu mencari jalan keluar selain menambah utang negara. Pada 2015 total bunga utang yang dibayarkan pemerintah adalah Rp 156 triliun,” kata Vivi.

Kemudian catatan disampaikan oleh Iqbal Romzi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Iqbal menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan secara signifikan, begitu juga dengan pengangguran.

“Ini merupakan peringatan bagi pemerintah akan kompleksitas yang dialami oleh tenaga kerja. Di dalam negeri,” ujarnya.