SOLID GOLD BERJANGKA – Google sudah lama beroperasi hampir di seluruh dunia. Namun baru sekarang banyak negara yang teriak karena merasa dirugikan dari sisi pajak.

Sama halnya dengan yang terjadi Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari strategi Google dalam menghindari pajak melalui cara legal atau yang sering disebut sebagai tax planning.

“Namanya orang berbisnis mana ada yang tidak punya tax planning, pasti tax planning. Selama itu bisa dilakukan ya dilakukan,” ujar Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, kepada SOLID GOLD, Senin (19/9/2016). .

Metode tax planning yang dilakukan oleh Google adalah dengan pemanfaatan syarat physical presence. Di mana satu badan usaha yang didirikan di sebuah negara, namun mampu melakukan kontrak bisnis dengan perusahaan di negara lain.

Kontrak dilakukan secara online, begitu juga dengan pembayaran atas jasa yang diberikan. Sehingga bila tidak mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka negara akan kesulitan untuk mengejar pajak perusahaan tersebut.

“Makanya mereka kontrak online pembayaran online, jadi kontraknya di langit. Di negara mana pun, ini menjadi isu yang harus dipecahkan. Ini yang dimainkan oleh Google,” jelasnya.

Google Takluk di Tangan Inggris Karena Dipermalukan

Inggris menjadi salah satu negara yang berhasil menaklukkan Google dengan cukup cepat. Cara yang dilakukan adalah dengan mengangkat persoalan pajak Google ke tengah masyarakat sehingga menjadi isu nasional.

“Dia kan malu. Kayak di Inggris mereka bayar karena malu. Kita juga akan lari ke sana ,” tegas Haniv.

Menurut Haniv, perusahaan besar sekelas Google sebenarnya tidak ada masalah bila harus membayar pajak. Mengingat penghasilan yang didapatkan dari negara tersebut sangat besar.

“Sebenarnya nggak masalah, toh untungnya gede banget kok,” jelasnya.