PKI

PT SOLID GOLD BERJANGKA – Sering buat lawak politik, penipu rakyat, antikritik, melanggar konstitusi, tanpa otak, kurang waras, memaksakan kehendak. Serentetan keburukan itu diasosiasikan politisi Partai Gerindra Arief Poyuono dengan sifat-sifat Partai Komunis Indonesia (PKI).

PKI adalah partai terlarang dan bereputasi buruk di negara ini. Yang paling terkenal terkait partai ini tentu adalah peristiwa berdarah yang terpatri lewat singkatan horor G30S/PKI (Gerakan 30 September). Sejak geger 1965 itu, PKI tak lebih sebagai kombinasi tiga huruf yang merepresentasikan kebejatan paripurna.

Kini sifat-sifat buruk PKI diungkapkan kembali, secara tidak langsung, oleh politisi Gerindra Arief Poyuono saat dia membahas soal PDI Perjuangan. Sejarawan mencoba memeriksa kembali pernyataan itu. Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ada Asvi Warman Adam yang menilai Arief melakukan dua kesalahan.

“Politisi tersebut melakukan kesalahan ganda. Pertama, kritik terhadap PKI itu tidak benar. Kedua, menyamakan PKI dengan PDIP juga keliru,” kata Asvi kepada detikcom, Kamis (3/8/2017).

Dia mencoba menelaah, sifat bikin lawak politik, antikritik, hingga melanggar konstitusi bukanlah eksklusif milik PKI. Malahan, sifat-sifat buruk yang demikian lebih lekat dengan Orde Baru, rezim yang menumpas habis sisa-sisa PKI pasca-peristiwa ’65.

“Yang bikin lawak politik, antikritik, dan melanggar konstitusi kan rezim Orde Baru,” ujar Asvi.

Lawak politik dipentaskan dari pemilu ke pemilu era Presiden Soeharto, karena sebelum Pemilu digelarpun semua orang sudah tahu hasilnya, Golkar yang menang. Orde Baru juga dikatakannya antikritik, karena segala kritik ke Soeharto bakal langsung dicekal bahkan kritikusnya bisa mati. Sifat melanggar konstitusi disebut Asvi tercatat dalam sejarah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkambtib). Menurutnya Kopkambtib melanggar konstitusi.

“Petisi 50,” ucap Asvi, mencoba mengingatkan kembali soal dokumen protes penggunaan filsafat negara Pancasila sebagai alat persekusi Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi 50 itu terbit 5 Mei 1980, ditandatangani 50 tokoh termasuk Jenderal Nasution, Kapolri Hoegeng Imam Santoso, hingga mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin.

PKI, dijelaskannya, merupakan partai pemenang ke-4 dalam Pemilu 1955. Ini menunjukkan program-program yang ditawarkan partai pimpinan Dipa Nusantara Aidit itu pernah disukai rakyat, imbasnya ke kuantitas jumlah pemilih kala itu. PKI juga tergolong tahu cara menarik simpati rakyat, yakni dengan menampilkan kesenian rakyat di panggung. Saat itu, cara penampilan kesenian dalam aktivitas kepartaian belum dilakukan partai-partai lain. Lalu bagaimana bisa segala hal yang buruk-buruk itu diatribusikan ke PKI?

“Itu kan gaya atau penyakit baru yang menjadikan PKI sebagai kambing hitam. Orang yang kritis dituduh PKI,” kata Asvi.

Di zaman Orde Baru, pihak yang kritis mudah sekali mendapat cap PKI. Berdasarkan catatannya, kampanye hitam terhadap PKI dimulai sejak Oktober 1965. Disusul ada gerakan de-Sukarno-isasi untuk mengkerdilkan ingatan massal tentang Sukarno berikut jasa-jasanya.

Sejarawan dari Universitas Indonesia (UI), Anhar Gonggong menilai sisa-sisa desukarnoisasi bisa jadi adalah sebab dari terbentuknya opini era kini bahwa Sukarno lekat dengan PKI, kemudian PDIP sebagai partai yang dipimpin putri Sukarno juga dianggap tak jauh beda. Namun sebenarnya catatan sejarah yang dipegang Anhar tak membuktikan bahwa Sukarno itu lekat dengan PKI.

“Ketika itu Orde Baru menyebut Sukarno seakan-akan PKI. Tapi kan tidak benar. Sukarno itu sudah anggota Muhammadiyah sejak 1938,” ujarnya.

Memang Sukarno punya ide tentang Nasionalisme Agama dan Komunisme (Nasakom). Namun demikian Sukarno bukanlah seorang komunis. Ide itu digagasnya pada 1926 untuk menyatukan tiga kekuatan besar: Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Meski Sukarno tahu ide itu mustahil, tapi demi melawan kolonialisme dan imperialisme toh ide itu lahir juga.

PKI sendiri jelas terbukti buruk. Saat Peristiwa 1948, Perdana Menteri Mohammad Hatta secara jelas mengatakan PKI memang melakukan kudeta. Namun Anhar memberi catatan, peristiwa Madiun sebenarnya juga tak sesimpel peristiwa ‘pemberontakan PKI’. Di situ ada tiga kekuatan kiri yang bertarung yakni PKI pimpinan Muso dan Amir Syarifudin yang mengusung Marxisme-Leninisme ala Soviet, Partai Murba dengan tokoh Tan Malaka yang tak setuju dengan PKI, dan Partai Sosialis Indonesia dengan tokoh Sutan Syahrir yang berhaluan sosial-demokrat.

Itu masa lalu. Kembali lagi ke pernyataan politisi Gerindra Arief Poyuono yang menyebut ‘wajar PDIP disamakan dengan PKI’. Anhar menilai itu tak ada gayutan sejarahnya. PDIP punya rantai sejarah dengan PDI, dan PDI adalah partai yang didirikan pada 1973 sebagai penggabungan dari sejumlah partai, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik. Tak ada PKI di situ.

Anhar berpesan ke Arief Poyuono, “Kalau mengeluarkan pernyataan, tunjukkan buktinya lah.”

Belakangan, Arief meminta maaf ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas ucapannya itu. Namun yang jelas, segala sifat negatif yang disebutkan Arief memang harus dihindari semua pihak. Sifat itu adalah sering buat lawak politik, penipu rakyat, antikritik, melanggar konstitusi, tanpa otak, kurang waras, dan memaksakan kehendak.