SOLID BERJANGKA MAKASSAR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para menteri dan kepala lembaga negara yang bergerak di bidang perekonomian ke Istana. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tertutup itu mengenai nilai tukar Rupiah terhadap dolar yang berada di kisaran Rp14.800 per USD.

‎Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah tengah terkena sentimen global, seperti krisis mata uang di Argentina.

“Karena situasi di sana belum akan selesai maka kita harus antisipasi bahwa tekanan ini akan terus berlangsung,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Melansir Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (31/8/2018) pukul 17.19 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 105 poin atau 0,71% ke level Rp14.815 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.729 per USD-Rp14.821 per USD.

Sri Mulyani memaparkan, pemerintah bersama otoritas moneter dan OJK bersinergi dalam menjaga kondisi nilai tukar, pasar surat berharga, hingga sektor riil untuk menekan imbas dari kondisi eksternal tersebut.

‎”Saat ini fokus pemerintah masih tetap untuk bagaimana mengurangi sentimen yang berasal dari neraca pembayaran, seperti diketahui selama ini yang disebut sebagai salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi dari transaksi berjalan dan neraca perdagangan,” paparnya.

Dia menerangkan, bahwa pemerintah akan melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa dan telah disepakati secara bersama agar memilah komoditas yang selama ini di impor agar menjaga neraca perdagangan tetap baik dari kebijakan jangka pendek.

“Kita juga akan melihat dan sudah mengidentifikasi sekitar 900 komoditas impor untuk melihat yang mana yang bisa diproduksi dalam negeri‎, kami sebetulnya mengharapkan situasi seperti ini dimanfaatkan industri dalam negeri yang bisa mensubstitusi impor dan ini terus kita koordinasikan,” terangnya.

Sementara dari sisi kebutuhan devisa yang dilakukan oleh PT Pertamina dan PLN akan melakukan evaluasi kebutuhan mata uang asing kedua BUMN tersebut yang dapat ditunda dan jikapun tidak bisa maka dipikirkan agar suplai dolarnya tidak berpengaruh ke pasar.

‎”Jadi itu dilakukan memang secara intervensi khusus oleh pemerintah karena market pada saat ini dianggap terlalu sensitif terhadap tiap pergerakkan seberapa pun kecilnya,” ujarnya.

Selain itu, sambung dia, pemerintah melalui Bank Indonesia, OJK, dan bersama forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus meneliti dan memonitor secara detail tingkah laku dari para pelaku pasar.

“Jadi mana-mana yang memang membutuhkan transaksi yang sifatnya legitimate, mereka membutuhkan untuk keperluan industrinya atau transaksi yang tidak legitimate,” tandasnya – SOLID BERJANGKA