SOLID BERJANGKA

SOLID BERJANGKA

SOLID BERJANGKA MAKASSAR-Dalam rangka memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) menerbitkan ketentuan Penyempurnaan Operasi Moneter melalui PBI No.20/5/PBI/2018.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter BI Rahmatullah mengatakan terdapat tiga substansi penyempurnaan ketentuan operasi moneter, yaitu pertama, penggabungan ketentuan operasi moneter konvensional dan syariah.

Kedua, penghapusan FDR (Financing To Deposit Ratio) sebagai syarat Operasi Pasar Terbuka (OPT) syariah dan memasukkan ketentuan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valuta asing (valas). Ketiga, penguatan perizinan kepesertaan dalam operasi moneter.

“Kami menggabung juga karena operasi moneter konvensional dan operasi moneter syariah ini bisa dirangkum, dan bisa meningkatkan efektivitas, karena bisa dipahami dengan gampang, ini sejalan dengan upaya reformulasi kebijakan moneter secara berkesinambungan yang ditempuh BI sejak tahun 2016,” kata Rahmatullah di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Operasi moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI untuk pengendalian moneter baik di pasar uang maupun pasar valuta asing (valas) yang dilakukan secara terintegrasi, melalui OPT dan Standing Facilities yang dapat dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Untuk meningkatkan governance dan compliance dalam pelaksanaan operasi moneter, BI mewajibkan peserta dan lembaga perantara operasi moneter memperoleh izin dari BI.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter meliputi aspek kelembagaan, aspek infrastruktur, aspek kompetensi sumber daya manusia dan aspek manajemen risiko.

Rahmatullah menyebut penggabungan ketentuan operasi moneter ini akan meliputi enam ketentuan saja atau berkurang dari yang sebelumnya berjumlah 14. Aturan ini berlaku sejak 16 April 2018.

Khusus untuk penguatan perizinan kepesertaan operasi moneter. Rahmatullah menuturkan ada empat syarat yang harus dipenuhi bagi peserta yang ingin terlibat operasi moneter. Yaitu kelembagaan, di mana bank maupun perusahaan efek harus mendapatkan rekomendasi dari otoritas terkait.

Selanjutnya, infrastruktur yang meliputi sarana dan prasarana yang harus dimiliki untuk menjadi peserta operasi moneter berupa rekening giro rupiah atau valas dan sarana transaksi operasi moneter rupiah atau valas. Lalu, ada mengenai manajemen risiko dan sumber daya manusia (SDM).

“Terkait jumlah ada 115 bank, bank eksisting ini tidak perlu khawatir, karena yang 4 ini sudah memenuhi hanya saja dilengkapi administrasi, jadi tinggal ajukan permohonan kembali,” ungkap dia.

PBI operasi moneter mengatur pelaksanaan operasi moneter, instrumen dalam operasi moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, perizinan peserta dan lembaga perantara, penyelesaian transaksi, pemantauan pasar keuangan, pengawasan, dan sanksi dalam operasi moneter.

Peserta dan lembaga perantara dalam operasi moneter yang telah mengikuti operasi moneter sebelum berlakunya PBI wajib mengajukan izin kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah PBI berlaku. Ketentuan ini efektif berlaku sejak tanggal 16 April 2018-SOLID BERJANGKA