SOLID BERJANGKA

SOLID BERJANGKA

SOLID BERJANGKA MAKASSAR – “Tenaga kerja ada sebelum dan tidak pernah terikat dengan modal. Modal merupakan hasil dari tenaga kerja, dan tidak akan pernah ada apabila tenaga kerja tidak ada. Buruh lebih penting daripada modal dan harus mendapatkan perhatian yang lebih besar”. Itulah kutipan dari Abraham Lincoln. Kata-kata itu muncul akibat keresahannya melihat kondisi buruh yang dieksploitasi oleh kaum borjuis.

Sedikit menelisik sejarah pada awal abad ke-19 yaitu terjadinya Revolusi Industri di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kondisi ini menjadikan negara-negara tersebut memiliki basis industri yang kokoh sehingga menisbahkan mereka sebagai kiblat industri di dunia. Namun dalam kejayaan industrialis itu tidak dibarengi dengan humanisme bagi kaum buruh. Eksploitasi jam kerja di mana para buruh diperas tenaganya sehingga harus bekerja dengan sistem 20 jam per hari, upah yang sangat minim, pengetatan kerja yang membuat buruh terintimidasi, hingga tidak diberikannya perlindungan sosial yang memadai mengakibatkan munculnya polarisasi di kalangan buruh untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan.

Akibatnya, muncul tindakan oleh berbagai elemen buruh berupa pemogokan kerja masal hingga demonstrasi besar-besaran yang dilakukan selama berhari-hari. Mereka menuntut direduksinya jam kerja menjadi 8 jam per hari serta pemberian uang lembur. Tentu saja perilaku ini berakibat pada terganggunya kondisi ekonomi di negara-negara tersebut.

Di Indonesia, aksi serupa juga dilakukan oleh elemen buruh yang dimulai pada 1918 di Surabaya. Diawali dengan resesi ekonomi hingga mengakibatkan pemogokan umum besar-besaran. Motifnya adalah seputar jam kerja yang manusiawi, diadakannya badan arbritrase independen, hingga pelarangan PHK tanpa alasan menjadi imajinasi sosial yang ingin dicapai oleh para buruh kala itu.

Semua tindakan buruh itu pun dimonumenkan pada 1 Mei. Tanggal ini menjadi sakral, karena pada saat itulah imajinasi para buruh dituangkan dalam berbagai aksi besar-besaran tiap tahunnya. Bila dianalisis, refleksi sejarah yang telah dipaparkan di atas memiliki satu masalah utama dalam setiap tindakan para buruh pada setiap 1 Mei khususnya di negeri ini, yaitu tidak sinkronnya antara imajinasi buruh dengan kebijakan penguasa, baik itu pemerintah maupun pengusaha.

Dilihat dari sisi pengusaha, kita sepakat bahwa pengusaha akan memposisikan buruh sebagai faktor produksi yang sama dengan faktor produksi lain seperti halnya bahan baku. Hal ini akan membuat para buruh harus siap dieksploitasinya tenaga mereka dengan biaya yang minimalis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produksi bagi perusahaan. Ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh International Labour Organitation (ILO) pada 2017.

ILO menyebutkan bahwa upah rill di Indonesia merupakan yang terendah ketiga di antara negara-negara kawasan Asia Pasifik. Rata-rata upah Indonesia terhadap buruh kurang dari 200 dolar Amerika Serikat atau Rp 2,6 juta per bulan. Penelitian tersebut juga melaporkan perihal ketimpangan upah minimum yang tinggi antara beberapa perusahaan. Lembaga Oxfam bahkan menyebutkan, kekayaan 4 orang terkaya di negeri ini sama dengan pendapatan 100 orang kelas menengah. Akibatnya adalah rasio gini Indonesia mengalami peningkatan secara terus menerus sejak 1990. Tercatat rasio gini Indonesia saat ini mencapai 0,39 yang artinya hampir mencapai angka 0,4.

Selain itu, imbas lainnya adalah para buruh akan dipaksa untuk memiliki fleksibilitas agar bisa disesuaikan dengan kondisi pasar yang begitu fluktuatif. Ketika terjadi krisis misalnya maka buruh harus siap menanggung beban krisis tersebut. kondisi ini menjadikan buruh seakan-akan bertindak sebagai komoditas yang bisa dipangkas dan disesuaikan tanpa melihat sisi humanisme sosial. Bisa dilihat dari data Kemenaker di mana pada Juli 2017 kasus PHK mencapai 1.648 dengan total tenaga kerja yang terkena PHK sebanyak 12. 777 orang pada 2016.

Beralih ke sisi pemerintah, masalah kebijakan dan regulasi menjadi hal yang sering dikritisi oleh kaum buruh karena tidak sesuai dengan imajinasi kesejahteraan yang diinginkan oleh mereka. Banyak dari kebijakan pemerintah yang ditetapkan berporos pada sudut pandang pemilik modal. Contoh rill di antaranya adalah paket kebijakan ekonomi ke-4 di mana dalam kebijakan tersebut di antaranya menjelaskan perihal formulasi pengupahan. Setiap kenaikan upah buruh sejalan dengan kenaikan inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Bila dilihat sekilas sebenarnya pemerintah ingin melindungi buruh dari terjangan inflasi. Namun bila dikiritisi lebih mendalam, kebijakan ini malah mempermudah kalangan pengusaha, karena dengan adanya kebijakan ini akan mempermudah dalam memproyeksikan upah yang predictable tiap tahunnya. Mungkin akan lebih tepat ketika pemerintah menyesuaikan upah dengan cara merevisi daftar kebutuhan hidup layak bagi para buruh.

Contoh kebijakan lainnya yang terlihat paradoks dengan imajinasi buruh yaitu ketika pemerintah meningkatkan tarif dasar listrik. Kebijakan ini tentunya mengakibatkan para buruh menggeliat karena membuat kebutuhan mereka semakin mencekik di tengah pertumbuhan ekonomi yang mandek di angka 5 %. Polemik lainnya yang tidak kalah menarik adalah perihal Perpres No.20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing di mana kebijakan ini akan mempersempit kesempatan kerja buruh dalam negeri.

Kembali lagi, setiap aksi dari para buruh berupa mengkritisi kebijakan publik harusnya dijadikan oleh pemerintah dan pengusaha sebagai ajang review dan reformasi sikap, dan tidak hanya dianggap sebagai tindakan kognitif semata. Meskipun dengan kultur yang kental dengan praktik oligarki, pemerintah harus tetap waspada karena setiap aksi pastinya akan dijadikan sasaran empuk bagi kaum oposisi untuk menyisipkan berbagai kepentingan politik praktis demi keuntungkan mereka.

Proyeksi Cita-cita Ekonomi Jokowinomic

Permasalahan buruh hanya sebagian kecil dari banyaknya masalah yang belum dituntaskan pemerintah. Berbagai cita-cita ekonomi yang dicanangkan melalui paket kebijakan ekonomi 1–16 belum mampu menunjukkan angka kenaikan ekonomi yang signifikan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi harus naik setiap tahun –5,8% pada 2015; 6,6% pada 2016; 7,1% pada 2017; 7,4% pada 2018; dan, melaju pesat sebesar 8% pada 2019. Namun kenyataannya pada 2018 saat ini pertumbuhan ekonomi tersendat pada kisaran 5,2%.

Bahkan geliat fiskal yang diluncurkan mulai dari tax amnesty, lobi penggunaan dana haji, hingga utang luar negeri yang menurut beberapa kalangan kian membengkak, hanya mampu membuat Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5%. Pertumbuhan infrastruktur yang dijadikan andalan sebagai penyerapan tenaga kerja juga terlihat loyo pada kondisi rillnya, karena hampir 80% dikuasai oleh kontraktor skala besar. Percepatan pembangunannya pun tak menunjukkan efektivitas yang signifikan. Total dari 247 proyek strategis nasional sampai dengan Desember 2017 hanya 22 proyek yang dinyatakan selesai.

Kondisi tersebut pada akhirnya membuat kalang kabut pemerintah. Buktinya lahirlah Perpres No. 20 tahun 2018 tentang tenaga asing, hingga tenaga kerja asing kian membludak sampai pada sektor pekerja kasar, mencapai 126.000 tenaga kerja. Kebijakan ini ditengarai guna meningkatkan sektor investasi asing dalam negeri. Padahal perlu diingat bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2018. Fenomena ini tentu akan meningkatkan angka angkatan kerja di Indonesia. Jangan sampai adanya kebijakan ini menjadikan pengangguran di negeri ini semakin meningkat.

Selain itu fluktuasi sisi moneter yang kian menjadikan nilai kurs rupiah anjlok juga perlu dijadikan peringatan, bahwa negeri ini sangat sensitif dengan perilaku ekonomi global. Bukan hanya itu, isu krisis 10 tahunan serta mulai masuknya Indonesia dalam tahun politik tentu akan sangat mempengaruhi fundamental ekonomi ke depannya. Tentunya dalam sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini perlu adanya penyegaran dan refleksi diri di tubuh pemerintahan, sehingga cita-cita ekonomi yang diharapkan bisa sedikit terealisasikan – SOLID BERJANGKA