Foto: Ardhi Suryadhi

SOLID BERJANGKA MAKASSAR – PT Inalum (Persero) akan segera merampungkan akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Mahar akuisisi akan dilunasi pekan ini, sementara Executive Vice President Freeport Indonesia Tony Wenas beberapa waktu lalu mengatakan sebagian besar administrasi divestasi telah rampung.

Di balik akuisisi ini, ada anggapan bahwa pemerintah bisa mendapatkan 51,2% saham PTFI secara gratis. Anggapan ini berdasarkan kontrak karya PTFI yang akan berakhir pada 2021.

Meski begitu, Koalisi Pejuang Hak Atas Sumberdaya Alam Thomas Jan Bernadus, berpandangan bahwa dalam kontrak karya tersebut terdapat beberapa pasal yang menyebabkan akuisisi saham Freeport tak bisa didapat secara cuma-cuma. Ia juga mengatakan ada pasal-pasal tertentu dalam kontrak karya yang bisa mengakibatkan masalah arbitrase.

“Marilah kita berpikir logis dengan membaca kontrak Freeport sebelum berkomentar. Banyak pasal-pasal di situ yang menyandera pemerintah. Penyelesaian masalah Freeport tidak segampang mengobarkan jargon nasionalisasi ala Venezuela yang sekarang menjadi negara bangkrut,” terangnya dalam keterangan tertulis.

Menurut Thomas, kontrak Freeport ini tidak sama dengan apa yang berlaku di sektor minyak dan gas (migas). Jika konsesi berakhir, maka akan secara otomatis dimiliki pemerintah dan dikelola oleh Pertamina. Dalam peralihan di sektor migas pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena aset perusahaan migas dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah setelah sebelumnya membayar kontraktor lewat skema cost recovery senilai miliaran dollar AS per tahunnya.

“Kontrak PTFI memang akan berakhir di 2021 nanti. Namun klausul dalam kontrak tersebut mempersulit posisi pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak hingga 2041. Jika tidak memperpanjang, maka Indonesia terancam digugat di pengadilan internasional. Tidak ada jaminan pemerintah akan menang di pengadilan tersebut, dan jika kalah akan diwajibkan membayar ganti rugi
senilai puluhan triliun rupiah,” imbuhnya.

Menurutnya, sejak 2 tahun terakhir pemerintah bernegosiasi dengan Freeport McMoRan (FCX), induk PTFI, agar mau melepas kendali mereka di PTFI, membangun pabrik pengolahan baru dan mengubah kontrak karyanya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan imbalan perpanjangan masa operasi hingga 2041.

Untuk diketahui, PTFI melakukan eksplorasi dan penambangan berdasarkan KK dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tahun 1967. Kemudian PTFI memperbarui KK tahun 1991 dengan masa operasi hingga 2021.

Terkait dengan masa operasi tersebut, menurut Thomas, FCX dan pemerintah memiliki interpretasi yang berbeda atas isi pasal 31-2 KK (Term Clause). Pengertian FCX adalah bahwa KK akan berakhir di tahun 2021 namun mereka berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun (hingga 2041). Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara ‘tidak wajar’.

“Logikanya kalau kontrak selesai di 2021 bahasanya harus jelas selesai di 2021 titik. Tidak ada lanjutannya lagi. Namun di pasal itu ada tambahan-tambahan kalimat yang memicu interpretasi yang berbeda. Siapa yang berhak menentukan definisi final atas kalimat tersebut? Yaa, arbitrase lah,” tutur Thomas.

Menurutnya, proses panjang arbitrase akan menyebabkan ketidakpastian operasi, membahayakan kelangsungan tambang, serta ongkos sosial ekonomi, khususnya ke Kabupaten Timika dan Provinsi Papua, yang besar.

“Sebagai gambaran, 90% kegiatan ekonomi 300.000 penduduk Mimika bergantung pada operasional PTFI. Akibat proses arbitrase, PTFI bisa saja mengurangi atau bahkan menghentikan kegiatannya disana,” kata dia.

“Penyelesaian masalah Freeport juga bukan sekadar bayar membayar. Ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu berubahnya KK menjadi IUPK. Selama PTFI itu masih berstatus KK, maka selama itu pula kedudukannya sejajar dengan pemerintah. KK juga dianggap sakral karena apa yang tertera di situ setara dengan undang-undang,” pungkasnya – SOLID BERJANGKA