Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal-I 2018 tumbuh 5,2%. Pertumbuhan itu didukung dengan capaian penerimaan pajak maupun nonpajak.

Solid Berjangka Makassar –

Indonesia perlu mewaspadai ancaman terjadinya resesi ekonomi akibat virus corona (covid-19). Meski tak dapat dihindari, akan tetapi pemerintah dapat menyiapkan ‘vaksin’ ekonomi yang bisa memperkecil dampak buruk dari  resesi ekonomi tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho dalam diskusi teleconference, Selasa (24/3/2020).

“Suka tidak suka Indonesia akan mengalami resesi di jangka pendek ini, dan itu tidak akan terelakkan. Meski begitu Indonesia memang harus merelakan ekonominya untuk menyelamatkan manusia, ini satu-satunya pil pahit yang perlu kita telan di jangka pendek, kalau memang tidak ingin mendapatkan dampak ekonomi yang lebih besar lagi di jangka panjang, ini ” kata Andry.

Setidaknya, ada beberapa kebijakan yang bisa diambil pemerintah bila ingin menyelamatkan Indonesia dari dampak jangka panjang resesi ekonomi. Salah satunya melalui relaksasi kebijakan perpajakan.

“Pertama tentu relaksasi kebijakan perpajakannya, PPH 21, 22, 25, dan mungkin pembebasan PPN. Kita coba untuk kurun waktu 3-6 bulan tergantung dari bagaimana pemerintah menekan angka kematian, bagaimana pemerintah bisa menekan angka positif covid-19 ini. Kalau misalnya dalam jarak waktu 3 bulan sudah selesai maka kebijakan itu tidak perlu direlaksasi lagi,” paparnya.

Meski demikian, relaksasi kebijakan perpajakan wajib diberikan secara terbatas, tidak perlu semua sektor memperoleh insentif tersebut.

“Instrumen ini harus diberikan terbatas, jadi jangan sampai ada moral hazard di situ, ini tergantung dari sektor yang paling terdampak dan saya rasa sasarannya perlu diarahkan kepada padat karya khususnya UMKM,” sambungnya.

Pil pahit lainnya yang wajib diberikan pemerintah adalah pembebasan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Pembebasan iuran BPJS Kesehatan atau ketenagakerjaan diperlama kurang lebih 3-6 bulan,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga wajib memberi perhatian lebih kepada industri yang memproduksi serta menyediakan pemenuhan kebutuhan medis.

“Insentif lain mungkin bagi industri pemenuhan kebutuhan medis, seperti farmasi dan tekstil yang bisa memproduksi alat kesehatan, pemerintah perlu dorong mereka lewat insentif fiskalnya,” tambah Andry.

Lalu, pemerintah juga perlu menyiapkan kebijakan yang mampu melonggarkan utang dan bunga kredit terutama bagi para driver transportasi online.

“Ketika nanti lockdown mungkin saja yang terjadi adalah tidak lagi ada driver transportasi online, bisa jadi, karena memang tidak dibolehkan atau terbatas untuk keluar dari rumah. Nah permasalahan utama mereka adalah mereka juga bekerja untuk membiayai kredit kendaraannya, jadi bagaimana caranya pemerintah melonggarkan utang dan bunga kredit bagi rekan-rekan driver transportasi online ini, sebab kebijakan mungkin akan membantu mereka,” kata Andry.