SOLID GOLD BERJANGKA

SOLID GOLD BERJANGKA

SOLID GOLD BERJANGKA MAKASSAR – Dua minggu sudah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mendekam di ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak Novanto ditahan karena kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), 17 November 2017, kursi pria yang juga menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut terus digoyang.

Dari balik jeruji besi, Novanto bermanuver untuk mempertahankan kekuasaannya, baik di DPR maupun Golkar. Kepada DPR, ia minta diberi kesempatan membuktikan dirinya tak bersalah dalam kasus e-KTP sebelum Majelis Kehormatan Dewan duduk bersidang.

Adapun kepada Golkar, Novanto menunjuk Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum. Surat itu dikukuhkan dalam rapat pleno pada 21 November 2017 di kantor DPP Golkar, Jakarta.

Namun elite Golkar lainnya tak sepakat, dengan alasan menunggu pleno, yang akan menyepakati ada-tidaknya rapat pimpinan nasional untuk membahas munaslub itu. Juga menunggu keputusan hasil sidang praperadilan Novanto, yang mulai digelar pada Kamis, 7 Desember 2017.

Kubu yang menginginkan munaslub merasa agenda itu perlu segera digelar supaya citra Golkar yang kian terpuruk akibat penetapan Novanto sebagai tersangka e-KTP tersebut pulih. Selain itu, mereka tidak ingin Golkar terjebak dalam kasus Novanto, padahal pemilihan kepala daerah serentak 2018 sebentar lagi menyapa.

“Partai lain sudah melakukan dan sudah (menjalankan) proses, seperti penetapan calon pilkada, rekrutmen calon. Tapi sampai detik ini kita praktis belum mulai karena kondisi partai yang masih terjebak kondisi kasus Ketua Umum,” kata Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Golkar Nusron Wahid

Mereka yang mendukung munaslub melakukan gerilya untuk mewujudkannya, yang targetnya paling cepat digelar pertengahan Desember 2017. Menurut Nusron, munaslub sudah disetujui 28 dari 34 dewan pimpinan daerah I Golkar. Artinya, tinggal beberapa DPD yang masih menolak.

Nusron menyimpulkan hampir dipastikan praperadilan tak akan terjadi. Sebab, sebelum 7 Desember 2017, kemungkinan besar proses persidangan Setya Novanto dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu, tidak ada hambatan lagi untuk menggelar munaslub itu. “Jadi ini sudah tidak berpengaruh lagi,” kata Nusron

Pada Rabu, 29 November 2017, DPD-DPD mengadakan konsolidasi di rumah politikus Golkar yang juga Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. Mereka sepakat untuk sowan kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor keesokan harinya. Selain itu, mereka mengirimkan surat kepada DPP Golkar agar merespons suara DPD.

“DPD sudah mengirimkan surat ke DPP tentang segera dilaksanakannya munaslub itu. Nah, sekarang Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar kan Pak Idrus, dia harus segera merespons adanya surat untuk segera melaksanakan munaslub. Surat itu sudah ditandatangani 28 DPD,” ujar Nusron.

Ikut dalam pertemuan itu Airlangga, sebagai salah satu yang digadang-gadang menggantikan Novanto. Ada pula Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi atau yang dikenal Titiek Suharto. Menurut Titiek, munaslub harus secepatnya dilaksanakan karena hal itu merupakan jalan keluar yang terbaik bagi Golkar.

“Saya kira harus secepatnya diambil jalan keluar dan pergantian di Golkar dan DPR. Jalan terbaik adalah munaslub. Walau sekarang ada Pelaksana Tugas (Ketua Umum), itu hanya menyiapkan. Kalau nggak ada Pelaksana Tugas (Ketua Umum), ya langsung saja,” tuturnya di Bogor.

Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pekan ini merupakan titik kritis bagi DPP untuk bisa merespons suara desakan DPD agar munaslub dilakukan. Masalahnya, memang elite Golkar di DPP sampai saat ini masih terbagi menjadi tiga kubu.

Kubu kedua, ujar Ahmad Doli, adalah kader Golkar yang pragmatis. Mereka cenderung bermain aman dengan posisi mereka di kepengurusan DPP pada saat terjadi ontran-ontran karena kasus Novanto. “Ya sudah, nikmati sajalah daripada ribut-ribut jabatan dicopot,” kata Ahmad Doli.

Sedangkan kubu ketiga, menurut dia, adalah mereka yang tidak mau terlibat dalam ribut-ribut dan mengikuti saja perubahan apa pun yang terjadi di Golkar. Kendati begitu, ia yakin perubahan bakal terjadi di Golkar. Sebab, mereka yang keukeuh mempertahankan Novanto sudah mulai terbuka atas dampak kasus Novanto terhadap elektabilitas Golkar.

“Jadi kumpulan kepentingan itu sudah mulai mencair. Sudah mulai tertutupi dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan partai,” Ahmad Doli menandaskan.

Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menyatakan DPP tidak buta terhadap aspirasi daerah yang mendesak dilakukannya munaslub. DPP yakin pada saatnya akan memutuskan harus dilakukan munaslub. Apalagi saat rapat pleno sebelumnya suasana kebatinan sejumlah pengurus daerah memang sudah sangat menghendaki adanya munaslub.

Hanya, kata Nurdin, munaslub itu harus sesuai dengan AD/ART dan aturan main yang ada di Golkar. “Sebetulnya, tanpa permintaan DPD provinsi itu, saya pas memimpin rapat memang sudah menegaskan akan ada munaslub. Jadi ada atau tidak ada surat dari DPD provinsi, DPP sudah berikhtiar melakukan munaslub,” tutur Nurdin – SOLID GOLD BERJANGKA