SOLID GOLD BERJANGKA – Ini jadi hari yang pada acara untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejak pagi tadi, mantan Direktur Bank Dunia ini ikut rapat kerja di DPR.

Mulai pukul 10.00 WIB pagi tadi, Sri Mulyani menggelar rapat dengan Komisi XI untuk membahas soal APBN 2017 dan penerimaan pajak. Direktur Jenderal (Dirjen), Ken Dwijugiasteadi, berhalangan hadir karena sakit tifus.

Sri Mulyani pun mewakili Ken dalam diskusi bersama Komisi XI DPR tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Sri Mulyani melanjutkan rapat dengan Komisi VI DPR sekitar pukul 15.00 WIB.

Kali ini Sri Mulyani mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. Selama ini Rini masih dilarang DPR untuk ikut rapat.

Rapat dengan Komisi VI DPR itu membahas laporan keuangan 2015 dan RAKL 2017 Kementerian BUMN.

“Ini merupakan rangkaian dari rapat ABPN yang harus dilakukan,” kata Farid Al Fauzi, Wakil Ketua Komisi VI saat membuka rapat, Rabu (31/8/2017).

Dari pantauan detikFinance, ada 29 anggota DPR yang ikut rapat. Sri Mulyani ditemani oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Iman A Putro, dengan beberapa deputi.

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Senin (22/8/2016).

Dalam pertemuan itu, kedunya membahas persoalan penyusunan anggaran untuk mengatasi defisit anggaran.

Kalla mengatakan, tahun ini pemerintah sudah tiga kali merevisi anggaran. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan penyusunan anggaran harus lebih baik di tahun-tahun mendatang.

“Supaya masyarakat lebih mempercayai anggaran. Jangan tiap tahun kita mengubah-ubah anggaran sampai tiga kali. Kita betul-betul bicara tentang target ekonomi yang akan dicapai ke depan,” ujar Kalla di kantornya.

Sri Mulyani sebelumnya memutuskan untuk memangkas Rp 133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016. Namun, pemotongan itu tidak menyasar pada alokasi anggaran infrastruktur.

Sri menegaskan, pemotongan tersebut juga atas pertimbangan Presiden Joko Widodo. Selain pemangkasan anggaran, Kalla menambahkan, pertemuan tadi juga membahas target penerimaan pajak.

Menurut Kalla, jika penerimaan pemerintah dari pengampunan pajak tidak sesuai target, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kembali penghematan anggaran.

“Iya,tergantung yang penerimaan dari tax amnesty. Kalau target Rp 165 triliun ini tidak sepenuhnya diterima otomatis harus ada penghematan lagi,” ujarnya.