Foto: Tim Infografis Zaki Alfarabi

SOLID GOLD BERJANGKA MAKASSAR – Aplikasi utang online atau financial technology yang menyalurkan kredit kini sedang ramaiĀ  diperbincangkan. Fintech ini disebut memiliki bunga yang sangat tinggi, keamanan yang rendah hingga mengganggu privacy pengguna.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut untuk fintech bermasalah biasanya adalah yang abal-abal alias ilegal. Fintech abal-abal menyalurkan kredit lebih mudah dibandingkan dengan fintech yang terdaftar di OJK.

Jadi, menurut OJK masyarakat juga harus waspada dan berhati-hati dengan maraknya fintech abal-abal ini.

Aplikasi ini bisa merugikan, pasalnya mereka memasang bunga yang sangat tinggi, denda harian yang besar, pemotongan biaya administrasi yang hampir separuh pinjaman, hingga pembacaan data kontak di handphone pengguna.

Apa saja ciri-ciri aplikasi kredit online abal-abal ini?

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menjelaskan ada ciri-ciri untuk fintech ilegal itu. Misalnya, fintech ilegal sengaja menyamarkan identitas perusahaannya, kemudian alamat perusahaan juga tak pernah dicantumkan dalam aplikasi atau laman.

“Jadi kalau ada seseorang ingin melaporkan atau menyampaikan gugatan ke polisi, maka pencarian alamat tidak akan pernah ketemu. Mereka sejak awal mendirikan memang sudah memiliki niat yang jahat,” kata Hendrikus di Gedung Wisma Mulia 2, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Dia menambahkan, ciri selanjutnya adalah fintech abal-abal memberikan pinjaman dengan sangat mudah. Begitu calon nasabah mengisi formulir maka dana bisa langsung dicairkan.

“Tujuannya memang begitu, gampang kan? Jadi kalau anda tidak bayar anda diteror nanti. Sangat mudah memberi pinjaman, ini menggiurkan. Kalau fintech legal tidak mungkin semudah itu, akan ditanya kerja di mana, slip gaji, kemudian ada proses selanjutnya,” ujar dia.

Selanjutnya, perusahaan fintech ilegal mampu mengakses data kontak dan data pribadi. Jadi ketika gagal membayar, hal itu yang digunakan oleh mereka untuk meneror. Tapi ketika anda diteror dan melapor polisi akan terap sulit karena kondisinya tak bisa dicari alamat perusahaan tersebut.

Sedangkan untuk fintech legal sangat dilarang untuk mengakses data pribadi pengguna dengan alasan hukum. Fintech legal juga dilarang menagih di luar jam kerja.

Hendrikus menambahkan, dengan ciri-ciri ini publik diharapkan sudah tahu ancaman bahaya dari fintech ilegal.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan ada sekitar 341 aplikasi fintech abal-abal yang diblokir.

“Kalau fintech kemarin kami sudah memblokir 275 ditambah 66 ya. Ilegal tak ada izin,” kata Samuel di Gedung Wisma Mulia, Jakarta.

Dia menjelaskan hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi agar pergerakan fintech ilegal tidak terlalu besar di Indonesia.

Samuel mengungkapkan fintech di Indonesia adalah layanan baru yang sedang berkembang dan dibutuhkan regulasi agar bisa berjalan sesuai aturan.

“Sekarang kita kasih rambu ke mereka soal apa saja yang dilarang dan diizinkan,” imbuh dia.

Dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan kemudahan yang ditawarkan oleh fintech-fintech ilegal yang menyalurkan kredit.

Menurut dia masyarakat harus membaca secara detail keterangan terkait fintech tersebut. Misalnya memperhatikan deskripsi yang ada pada aplikasi, ditelusuri kebenaran tentang fintech tersebut dengan memeriksa nama di situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Masyarakat baca dulu lebih detail, harus periksa juga di OJK. Kalau fintechnya sudah terdaftar di OJK dan tiba tiba ada masalah kan bisa diurus dan dipanggil (perusahaanya),” imbuh dia.

Samuel menambahkan, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh fintech sebenarnya bisa melaporkan ke pihak kepolisian, karena hal tersebut adalah tindakan merugikan.

“Karena merugikan harusnya lapor ke Polisi atau ke OJK, setelah itu mereka akan meminta data ke kita baru di sini melakukan pemblokiran,” tambah dia.

Beberapa waktu terakhir laporan terkait utang online membanjiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Korban melaporkan bunga yang terlalu tinggi hingga privacy yang terganggu karena kerabat dekat diteror oleh penagih utang.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi menjelaskan pihak regulator sudah berdiskusi dengan beberapa pihak yang mengaku korban tersebut.

“Kami sudah diskusi dengan beberapa pihak yang mengaku korban fintech lending ini, setelah kami teliti ternyata rata-rata mereka pinjamnya lebih dari 10 (aplikasi) bahkan ada yang sampai 19 fintech ilegal. Mereka pinjam dan ngemplang,” ujar Hendrikus di Gedung Wisma Mulia 2, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Menurut dia korban tersebut memang sengaja ngemplang ke 19 fintech lending yang ilegal. “Jadi ini adalah tempat pertemuan mereka yang berkarakter buruk melakukan transaksi online,” jelas dia.

Hendrikus menjelaskan mengajukan kredit ke fintech yang legal tidak mudah. Dibutuhkan persyaratan yang bisa digunakan perusahaan untuk menganalisa calon peminjam. Misalnya dengan melampirkan keterangan bekerja, slip gaji, kartu identitas hingga pengecekan ke kantor tempat calon peminjam bekerja.

Dia menyebut fintech legal yang resmi saat ini sudah menyalurkan kredit Rp 18 triliun hingga Rp 20 triliun. Dana tersebut sudah dialirkan hingga ke pelosok daerah. Pengguna fintech legal sudah mencapai 3 juta pengguna dan tersebar di seluruh Indonesia.

“Jadi kalau ada 3 juta pengguna transaksinya bisa 6 juta. Artinya setiap orang melakukan transaksi dua kali dengan kredit bermasalah 2%,” imbuh dia – SOLID GOLD BERJANGKA