https: img-k.okeinfo.net content 2018 09 09 278 1948135 pelemahan-rupiah-jangan-dipolitisasi-yoQfG5Xo8o.jpg

SOLID GOLD MAKASSAR – Pemerintah dalam hal ini Kantor Staf Presiden (KSP) meminta semua pihak tidak memolitisasi isu pelemahan Rupiah terhadap dolar AS. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa membawa rupiah kembali stabil.

”Yang terjadi pada 2018 tidak sama dengan 1998. Indonesia tidak sama dengan Turki dan Argentina yang jatuh. Kami juga mengajak semua pihak jangan menggunakan yang terjadi pada Rupiah ini ke konstelasi politik,” kata Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis KSP Denni Puspa Purbasari dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk ”Jurus Jitu Jagain Rupiah” di Jakarta.

Menurut Denni, saat ini pemerintah bersama BI dan OJK saling berkoordinasi untuk mengupayakan tekanan dolar AS dapat turun. Sebelumnya Indonesia terbukti berhasil menangani persoalan pelemahan rupiah ini pada 1998, 2005, dan 2008.

”Kami hargai langkah-langkah Bank Indonesia, cadangan devisa BI besar tetap ada di pasar. Tidak ada keseimbangan tanpa stabilitas, stabilitas itu nomor satu. Jadi, masyarakat percayalah bank sentral (BI) mengakumulasi pengetahuan. Kita semakin baik sejak 1998,” ujarnya.

Adapun kritik pasangan capres-cawapres Prabowo- Sandi terkait impor bahan pangan, Denni mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa mempertaruhkan perut rakyat dengan tidak mengimpor bahan pangan strategis, yakni beras.

Jadi, pemerintah juga harus realistis dan menjaga cadangan pangan. ”Pemerintah tidak boleh mempertaruhkan perut rakyat. Kalau tahu beras kebutuhan pokok kurang, kita harus realistis, lebih baik kita berjaga-jaga. Impor itu untuk memperkuat cadangan, itu logika kenapa impor bahan pangan seperti beras,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, impor bahan pokok juga bertujuan menjaga daya beli, khususnya di kalangan bawah. Karena, 25- 32% belanja kebutuhan keluarga miskin adalah bahan pangan sehingga pemerintah harus menjaga harga.

Dan lagi, kontribusi impor bahan pangan terhadap nilai total impor Indonesia dinilai tidak besar. Namun, Denni juga tidak menyangkal pertumbuhan impor barang konsumsi, termasuk bahan pangan mengalami kenaikan signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor barang konsumsi naik 70,5% pada Juli karena ada impor beras dan apel dari China. Namun, pemerintah juga sudah berupaya untuk menekan impor barang konsumsi dengan menaikkan pajak penghasilan (PPh) pada 1.147 jenis barang impor.

Hal ini dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan impor barang konsumsi. Bahkan, impor beras pada era Jokowi ini termasuk yang terendah. ”Impor bahan pangan itu kecil banget loh, tarik mundur sejak 2000 atau 2005 berapa impor bahan pangan Indonesia.

Jadi apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini berlebihan atau tidak, itu statistik tak bisa bohong bahwa impor beras pada zaman Jokowi adalah yang terendah,” bebernya – SOLID GOLD