mentri susi

SOLID GOLD BERJANGKA – Pencurian ikan di wilayah Indonesia masih berlangsung. Padahal pemerintah sudah dengan tegas melarang kapal asing mengambil ikan di perairan Indonesia.┬áPara pencuri ikan ini datang dari berbagai negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, China, dan lain-lain. Lebih parahnya lagi, ada negara yang mengklaim salah satu wilayah laut RI sebagai wilayah mereka.

SOLID GOLD BERJANGKA – Wilayah tersebut adalah perairan Natuna di barat daya Kalimantan yang diklaim oleh China sebagai lokasi bebas memancing ikan.┬áSontak saja hal ini membuat geger pemerintah dan rakyat Indonesia. Bisa-bisanya laut Indonesia diklaim oleh negara lain begitu saja.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, adalah tokoh yang paling gencar memerangi Illegal,Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Kemarin, Rabu (28/6/2016), detikFinance berkesempatan menemui wanita asal Pangandaran ini di ruang kerjanya, Gedung Mina Bahari 4 Lantai 15, Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat.

Susi bersedia menerima detikFinance selama satu jam di sela-sela padatnya jadwal acara Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana pendapat Ibu soal kapal-kapal China yang berani menangkap ikan di perairan Natuna?
Semua berani, kita tangkap kapal Vietnam saja banyak. Harus dilihat secara holistik IUU Fishing, bukan persoalan negara mana yang mencuri. Sama saja Thailand, China, atau siapa pun yang berbuat kriminal sama saja, semua tidak benar.

Selain China, negara mana saja yang melakukan pencurian di laut Natuna?
Paling banyak Vietnam sama Thailand. Thailand banyak juga di Kalimantan.

Mengapa mereka menyasar Natuna?
Paling dekat dari laut mereka, perbatasan laut kan nggak jelas, hanya air. Bagi saya, selama ikannya masih di koordinat di ZEE kita ya ikan kita. Begitu ikannya nyeberang keluar dari ZEE kita ya silakan ambil, tapi selama di ZEE kita ya milik kita.

Bagaimana potensi perikanan di Natuna?
China itu dari Southern Sea nilainya US$ 18 juta per bulan. China sendiri punya petanya. Keanehannya buat kita, mengapa pemerintah China, dalam hal ini Departemen Perikanan mereka, kok memberikan izin termasuk lokasinya di Natuna menjadi traditional fishing zone mereka?

Wilayah dia sudah banyak yang ditutup untuk konservasi, ada moratorium juga. Daerah sendiri ditutup karena moratorium, negara lain diambilin.

Natuna memang spesial, karena dia seperti mangkok tempat ikan datang dari mana-mana. Sama seperti Laut Arafuru, sangat kaya, potensi perikanannya sangat tinggi.

Ikan dari Natuna yang selama ini kita ekspor ada apa saja?
Ada kerapu hidup, napoleon, rumput laut. Tuna nggak banyak, karena wilayahnya dangkal.

Sudah ditanyakan ke mereka?
Belum, belum. Kalau sudah soal complain diplomatic itu kerjaannya Bu Retno (Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi). Saya yang sifatnya riil saja, yang practical kapalnya saya tahan, saya proses, saya investigasi. Kita kan sudah tahu sekarang kapal asing nggak boleh, jadi kalau ada pasti ilegal.

Bagaimana situasi terakhir di Laut Natuna sekarang?
Kemarin ada SMS masuk dari masyarakat, ada kapal-kapal nggak tahu dari mana.

Pengawasannya selama ini bagaimana di Natuna?
Ada kapal pengawas KKP, ada KRI milik TNI AL, cuma kan lautnya begitu luas, jumlahnya juga belum memadai. Dan selama 20 tahun terakhir Laut Indonesia itu ‘free oceans for anyone who can come‘.

Apakah akan ada peningkatan pengawasan dari Satgas 115?
Satgas 115 badan saja, organiknya adalah TNI AL, Bakamla, Kepolisian yang mana sudah punya masing-masing instruksi di organisasi mereka untuk mengerjakan pengawasan dan pengamanan. Satgas 115 hanya mengkoordinir saja.

Apakah nelayan kita sendiri kurang menggarap potensi perikanan Natuna?
Dulu ada tapi sedikit, karena kalah sama kapal-kapal besar (kapal eks asing). Sekarang sudah ada 300-an kapal dari Pantura yang menangkap di sana. Kita akan bawa lebih banyak lagi.

Presiden memberi arahan agar potensi perikanan Natuna dikembangkan. Apa rencana KKP?
Kita akan menambah kehadiran nelayan kita di sana. Di Pantura Jawa ini kan nelayan sudah terlalu padat. Dulu mereka tidak pernah dikasih ke sana. Hanya orang yang bisa bayar, karena korupnya sistem yang dulu, bangsa sendiri nggak bisa dapat wilayah perikanan yang bagus.

Dulu kesempatan yang diberikan pada nelayan dalam negeri itu tidak sama dengan yang diberikan kepada yang dari luar. Sudah orang luar kapalnya lebih gede, lebih canggih, dikasih tempatnya yang subur-subur yang kaya potensi ikannya. Itu mulai periode tahun 2001.

Kemampuan kita ada, kapal dari Pantura itu ribuan. Dari Jakarta sampai Surabaya itu 6.000 kapal besar-besar yang ukuran 70-200 GT itu ada. Daripada nangkap di laut Kalimantan nanti orang Kalimantan marah, menangkap di Selat Karimata nanti ditangkap di Palembang. Mending kita bawa ke sana (Natuna) saja.

Dan kita perlu ikan dari sana untuk suplai ke Jawa. Jadi kalau ada industri pengolahan ikan di sana harus dipastikan industri itu memasok kebutuhan ikan untuk penduduk Pulau Jawa, kalau diekspor nanti kita kering ikan.

Natuna termasuk program prioritas pulau-pulau kecil kita. Kita kan mau membangun 15 pulau terluar, termasuk Natuna. Tetapi kita perlu bantuan dari semua kementerian. Untuk listrik, ESDM harus support, transportasi Kemenhub harus support, PUPR juga.

Apa yang mau dibangun di sana?
Pendingin saja, kalau ikan kalengan di sana kurang cocok. Pendingin yang utama.

Tapi listriknya di sana bagaimana?
Belum ada, persoalan besar kita adalah power plant (pembangkit listrik). Not enough power (pasokan listrik tidak mencukupi), harus dipikirkan.

Sudah ada calon investor untuk industri pengolahan ikan di sana?
Perindo mau masuk, Perinus mau masuk. Pengusaha yang punya kapal sudah pada senang mau ke sana. Tapi investor nunggu ada listrik.

Apa nelayan dari Pantura mau dipindah ke sana?
Mereka malah senang, mereka sudah biasa nangkap di sana, banyak ikannya.

Selain Natuna, wilayah mana lagi yang banyak dijarah kapal-kapal asing?
Yang masih jelek sebetulnya adalah wilayah perbatasan Sulawesi dan Filipina. Sampai hari ini kita belum bisa menindak illegal fishing di sana, kebanyakan lolos yang gede-gede. Ada yang 400 GT, 500 GT, kita cuma dapat yang kecil-kecil.

Karena di sana ada Tuna, Blue Fin, Yellow Fin, uang besar semua. Permainannya tinggi, korupsi kolusinya tinggi. Ketidakberhasilan penegakan IUU Fishing terbesar kita di situ, karena rapinya jaringan permainan dengan oknum-oknum aparat. Semua bermain, oknum KKP, oknum pemda, oknum penegak hukum, semua lini.

Yang saya lihat indikasi permainan dengan oknum aparat, IUU Fishing itu masih di sekitar Sulawesi dan Maluku Utara. Oknum aparat kita masih bermain-main dengan Filipina. Kalau di Natuna, aparat sudah firmsemua.

Apa sanksinya untuk oknum KKP yang ikut bermain di sana?
Kan kita punya Permen (Peraturan Menteri) 58, bisa pemecatan.

Apakah ada wilayah perairan kaya ikan kita yang diklaim negara lain selain Natuna?
Nggak ada. Vietnam mencuri tapi nggak mengklaim wilayah. Kalau ketangkap ya terima. Apakah traditional fishing zone itu masuk isu kedaulatan? Saya pikir iya, tapi itu urusannya Bu Retno.

Sejak kapan China mengklaim perairan Natuna?
Sejak dulu, peta yang saya dapat itu tahun 1994.

Apakah sebelumnya ada protes ketika kita menindak nelayan mereka yang masuk ke Natuna?
Sebelumnya nggak ada pengusiran, dulu seolah-oleh mereka bisa semau gue. Baru 3 kali ini dilakukan pengusiran.

Apakah kalau ikan dari Natuna dibawa ke Jawa tidak akan menjatuhkan harga ikan di tingkat nelayan di sini?
Kalau nelayan dapat ikan lebih banyak ya nggak juga. Paling tidak kita bisa kasih protein ke masyarakat.

Tapi masyarakat di Jawa lebih senang mengonsumsi daging sapi dan ayam dibanding ikan?
Ya kita kampanyekan supaya makan ikan. Kita harus encourage. Kemenkes dan sebagainya harus bantu kampanye makan ikan, lebih sehat.

Pulau-pulau terluar mana lagi yang mau dibangun selain Natuna?
Morotai, Saumlaki, Rote, Biak Numfor. 15 pulau terluar.